3 Fakta Menarik Tentang Pajak Penghasilan Di Indonesia

3 Fakta Menarik Tentang Pajak Penghasilan Di Indonesia

Smconsult – Memasuki bulan akhir April 2018, mungkin badan dan perusahaan tengah bersiap-siap untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan yang memang batas waktunya adalah akhir April 2018. Sedangkan untuk wajib pajak pribadi, pelaporan SPT Tahunannya suah berakhir Maret 2018. Sebagai pengusaha apakah Anda telah melaporkan SPT Tahunan Pajak badan maupun perusahaan? Berikut ini fakta-fakta menarik tentang pajak penghasilan yang perlu Anda ketahui:

PTKP Naik Menjadi Rp.4.5 Juta/Bulan

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan RI telah merilis regulasi tentang Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 mengenai PTKP 2016. Untuk tahun 2016, batas PTKP yang terendah yakni untuk siapapun wajib pajak yang tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan merupakan penghasilan bersih dalam setahun Rp. 54 juta atau setara dengan Rp. 4.5 juta/bulannya. Angka tersebut tentunya lebih banyak dari semula yang hanya Rp. 3 juta/bulan untuk PTKP 2015. Maka dari itu, bagi siapa pun wajib pajak yang memiliki gaji di bawah Rp. 4.5 juta tidak dianjurkan untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan.

Pekerja Freelance Wajib Membayar Pajak

Pekerjaan freelance mungkin banyak dianggap remeh bagi orang lain yang bekerja di kantoran, namun bukan berarti jika para freelancer tersebut memiliki gaji yang kecil, bahkan banyak freelancer yang mampu menghasilkan pendapatan lebih dari 10 juta/bulan. Mereka yang bekerja secara freelance dan mendapatkan penghasilan melebihi atau setara dengan Rp. 4.5 juta/bulan dianjurkan untuk membayar dan melaporkan SPT Tahunan.

NPWP Suami Istri Harus Terpisah Sehingga Membayar Pajak Menjadi Mahal

Anda yang sudah menikah, namun tidak memiliki perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta serta suami istri yang memiliki NPWP atas namanya sendiri atau terpisah, maka berisiko besar untuk membayarkan pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih tinggi, karena pemerintah saat ini tengah menerapkan skema penghitungan pajak secara progresif. Maka dari itu, akan lebih baik lagi bila Anda memiliki NPWP nama kepala keluarga saja/suami, supaya beban pajak yang diberikannya tidak besar, namun bila istri telanjur punya NPWP sebelum kalian menikah maka Anda bisa mengajukan tindakan penghapusan NPWP pada pemerintah.

 

3 Kewajiban Wajib Pajak Badan Menurut Sistem Perpajakan

3 Kewajiban Wajib Pajak Badan Menurut Sistem Perpajakan

smconsult – Bagi badan usaha atau perusahaan yang baru saja mendaftarkan atau mendapatkan NPWP maka biasanya akan dibuat bingung dan seringkali bertanya-tanya, apa yang harus diperbuat setelah memiliki NPWP tersebut?

Jangan bingung atau panic, karena dengan memiliki NPWP tersebut, artinya Anda telah memasuki gerbang ketaatan wajib pajak badan, di mana perusahaan yang dikelola dan dijalankan bisa melaporkan pajak tahunan. Berikut ini kewajiban wajib pajak badan yang belum mengenal sistem perpajakan:

Melaporkan dan Membayarkan Pajak Penghasilan

Siapa pun pengusaha yang menjalankan usaha di Indonesia berhak untuk melaporkan pajak penghasilan badan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara mendatangi langsung KPP terdekat atau melakukannya secara online dengan memakai e-filing. Tahun 2017, pelaporan SPT Tahunan berakhir 30 April 2018, bagi badan usaha yang belum melaporkan PPh dianjurkan untuk segera melaporkan pajaknya sebelum batas pelaporan berakhir, meskipun masih sangat lama, membayar pajak jauh-jauh hari akan lebih baik dan aman daripada melaporkan SPT Tahunan badan di akhir bulan, karena pastinya jumlah badan usaha atau perusahaan yang ingin melaporkan jauh lebih banyak daripada di awal bulan.

Melaporkan dan Membayarkan PPN

Selain dibebankan untuk membayarkan pajak penghasilan setiap tahunnya, badan usaha dan perusahaan yang menjalankan usaha lantas mendapatkan keuntungan di Indonesia pun dibebani dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Jenis pajak ini tentunya berbeda dengan PPh, cara menghitung PPN tiap bulannya adalah jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Pembayaran PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya serta pelaporan paling lambat juga dilakukan di akhir bulan sebelum SPT Masa PPN diberikan. Jika tidak melaporkan PPN dengan benar hingga batas pelaporan terjadi, maka akan dikenakan sanksi keterlambatan bayar kurang lebih sebanyak 2% tiap bulannya dikalikan dengan total bulan dan dikalikan lagi dengan nilai kurang bayar.

Kewajiban Tiap Setahun Sekali

Setelah melakukan tutup buku di akhir tahun perusahaan diwajibkan untuk membuat SPT Tahunan badan dan bila ada kekurangan pembayaran maka diwajibkan untuk dibayarkan sebelum Surat Pemberitahuna Pajak Tahunan tersebut disampaikan paling lambat 30 April 2018.